Pokok-Pokok Perubahan SPT Masa PPh Pasal 21

Telah dibaca sebanyak 11389 kali

espt 21SPT PPh Pasal 21 yang dikenal dengan formulir 1721 akan mengalami perubahan bentuk seiring dengan akan segera diberlakukannya Per-14/PJ/2013  Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan / Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan / Atau Pasal 26 pada tanggal 18 April 2013 yang lalu. PER- 14/PJ/2013 ini sepenuhnya mengaplikasikan PER-31/PJ./2012. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

Beberapa pokok-pokok perubahan yang terjadi di antaranya:
I. Diwajibkannya penggunaan e-SPT PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak dengan kategori tertentu, yaitu :
  1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang jumlahnya lebih dari 20 pegawai
  2. Mengeluarkan bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang tidak final lebih dari 20 dokumen
  3. Mengeluarkan bukti potong PPh Pasal 21 final lebih dari 20 dokumen
  4. Melakukan penyetoran SSP atau bukti Pbk lebih dari 20 dokumen
II. SPT Masa PPH 21 dan/atau 26 terdiri dari :
  1. Induk SPT Masa PPH 21 dan/atau 26 (Formulir 1721)
  2. Daftar Pemotongan PPH Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya -(Formulir 1721-I); (Adanya penambahan lampiran Daftar Pemotongan PPh Pasal 21/26 terhadap pegawai tetap yang harus disampaikan pada setiap Masa Pajak)
  3. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 – (Formulir 1721-II);
  4. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final)- (Formulir 1721-III);
  5. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 – (Formulir 1721-IV);
  6. Daftar Biaya – (Formulir 1721-V);
  7. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 - (Formulir 1721-VI);
  8. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) -(Formulir 1721-VII);
  9. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala – (Formulir 1721-A1);
  10. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai/ Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya – (Formulir 1721-A2);
  11. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Masa Pasal 21 (klik disini)

Perubahan formulir diantaranya : penambahan lampiran daftar pemotongan PPh Pasal 21/26 pegawai tetap yang harus dilaporkan setiap bulan (1721-I). Dalam lampiran ini nomor dan tanggal bukti potong hanya diisi pada saat pelaporan masa Desember (untuk satu tahun pajak). Dihapuskannya lampiran Daftar Perubahan Pegawai Tetap (1721 II) dan 1721-T (Daftar Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Berkala (yang disampaikan pada Masa Pajak Juli 2009 atau saat pertama kali berkewajiban menyampaikan SPT PPh Pasal 21/26). Dan penyesuaian Informasi Pada SPT PPh Pasal 21 Induk Bagian C Obyek PPh Final Penambahan lampiran daftar biaya (1721-V). Lampiran ini hanya wajib disampaikan pada masa Desember oleh Wajib Pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan, diantaranya WP Cabang, Bentuk Kerjasama Operasi, dan lain-lain.

 

III. Adanya standardisasi penomoran bukti potong, yaitu:
  1. 1.1-mm.yy-xxxxxxx —> Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala;
  2. 1.2-mm.yy-xxxxxxx —> Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya;
  3. 1.3-mm.yy-xxxxxxx —> Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tidak final;
  4. 1.4-mm.yy-xxxxxxx —> Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final).

 

IV. Penyesuaian desain SPT agar lebih scan-friendly
  1. Penyediaan space untuk penempelan barcode SPT pada induk SPT, penulisan hasil penghitungan jumlah lembar SPT dan penstapelsan induk dan lampiran SPT;
  2. Penambahan Indentitas di setiap halaman formulir.

 

V. Penambahan beberapa informasi dalam bukti potong.
  1. Penambahan informasi pada bukti potong berupa negara domisili penerima penghasilan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ Nomor Paspor;
  2. Penambahan kode objek pajak.



Komentar Pembaca

Avatar dari infopandu

Artikel Terkait

PPh atas Pegawai Ekspatriat yang berstatus Wajib Pajak Luar Negeri

Pajak atas Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Sekaligus

Pajak atas Uang Pesangon Yang Dibayarkan Secara Bertahap

Pajak atas Uang Pesangon yang dialihkan kepada Pihak Ketiga

Copyright © 2013 Pandupajak.org
About Us | Terms of Service | Disclaimer