Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2013 dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak. Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan ini diatur dalam  ketentuan PER-32/PJ/2013 dan diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Keterangan Bebas.

Tata Caranya Pengajuan

Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP menyampaikan kewajiban SPT Tahunan dengan syarat:

  1. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk WP yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya SKB;
  2. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani WP atau kuasa WP yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai PPh bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKB, untuk WP yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya SKB;
  3. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya;
  4. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23.

Jangka waktu penerbitan keputusan oleh Kepala KPP

Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh, Kepala KPP harus menerbitkan:

  1. Surat Keterangan Bebas atau SKB untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 menggunakan formulir Lampiran III PER-32/PJ/2013 (Pasal 8 ayat (3) PER-32/PJ/2013) sedangkan SKB untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 impor menggunakan formulir formulir Lampiran IV PER-32/PJ/2013 (Pasal 8 ayat (4) PER-32/PJ/2013);
  2. Surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas,

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja  tersebut, Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima, dan Kepala KPP wajib menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja  tersebut terlewati.

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh untuk setiap transaksi yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final apabila telah menerima fotokopi SKB yang telah dilegalisasi oleh KPP tempat WP menyampaikan kewajiban SPT Tahunan.

SKB berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Tata cara pengajuan permohonan legalisasi fotokopi SKB

Permohonan legalisasi fotokopi SKB dengan menggunakan formulir Lampiran V PER-32/PJ/2013 (Pasal 8 ayat (6) PER-32/PJ/2013 dan diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP menyampaikan kewajiban SPT Tahunan dengan syarat:

  1. Menunjukkan SKB;
    menyerahkan bukti penyetoran PPh yang bersifat final berdasarkan PP 46 TAHUN 2013 untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa SSP lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 atas:

        • impor;
        • pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
        • pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi;
        • pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri;
  2. Mengisi identitas WP pemotong dan/atau pemungut PPh dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam SKB.
    ditandatangani oleh WP, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Fotokopi Surat Keterangan Bebas yang mau dilegalisasi diajukan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

  1. satu lembar untuk PP tempat WP menyampaikan kewajiban SPT Tahunan;
  2. satu lembar untuk diserahkan WP kepada WP pemotong dan/atau pemungut;
  3. satu lembar untuk diserahkan kepada KPP tempat pemotong dan/atau pemungut terdaftar

Legalisasi fotokopi SKB dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan legalisasi diterima lengkap.



Komentar Pembaca