Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Telah dibaca sebanyak 449 kali

Yang dimaksud dengan Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud PP 71 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah:

  1. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
  2. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
  3. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di atas tanah yang pembebasannya dilakukan oleh pemerintah yang lokasinya tidak dapat dipindahkan ke tempat lain yaitu untuk kepentingan, yaitu: Pembebasan untuk:
  • jalan umum;
  • saluran pembuangan air ;
  • waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya ;
  • saluran irigasi ;
  • pelabuhan laut/ sungai ;
  • bandar udara ;
  • fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan banjir, lahar dan bencana lainnya, serta tempat pembuangan sampah ;
  • fasilitas ABRI.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan, yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) dan bersifat Final.

Besar tarif PPh Pasal 4 (2) sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, terhadap:

  • penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah
  • penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus

Besar tarif PPh Pasal 4 (2)  sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dikenakan terhadap:

  • pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara angsuran, maka PPh Pasal 4 ayat (2)-nya di hitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran angsuran termasuk uang muka, bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pembayaran PPh dengan cara angsuran wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.

Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan di cabang maka pembayaran PPh dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut dilakukan oleh cabang. Namun seluruh pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan di cabang harus dikonsolidasi oleh pusat dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Dalam hal terdapat dua atau lebih Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekerja sama membentuk Kerja Sama Operasi (KSO)/Joint Operation (JO) melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan maka PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dibayar oleh masing-masing anggota KSO sesuai dengan bagian penghasilan yang diterima masing-masing anggota KSO.

Tetapi Dalam hal PPh Final-nya telah dibayar dengan menggunakan SSP atas nama KSO atau salah satu anggota KSO maka SSP tersebut dipindahbukukan ke masing-masing anggota KSO sesuai dengan bagian penghasilan yang diterima masing-masing anggota KSO.

 

Pengecualian dari pembayaran atau pemungutan PPHTB 

  1. OP dengan penghasilan dibawah PTKP yang melakukan pengalihan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 60Juta, dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, pengecualian diberikan dengan penerbitan SKB PPh;
  2. OP atau badan yang melakukan pengalihan hak kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, pengecualian ini diberikan secara langsung tanpa penerbitan SKB;
  3. OP yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, pengecualian diberikan dengan penerbitan SKB PPh;
  4. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, pengecualian diberikan dengan penerbitan SKB PPh;
  5. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan, diberikan dengan penerbitan SKB PPh;
  6. Pengalihan oleh OP atau Badan yang tidak termasuk Subyek Pajak diberikan secara langsung tanpa penerbitan SKB PPh.

 

Tata Cara Permohonan untuk Memperoleh SKB PPh

  1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke KPP tempat  yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal.
  2. Permohonan harus dilampiri dengan:
  • Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah PTKP dan Jumlah Bruto Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp 60.000.000,00  dengan format Lampiran I PER-30/PJ/2009;
  • fotokopi Kartu Keluarga;
  • fotokopi SPPT PBB tahun yang bersangkutan, atau;
  • dilampiri dengan Surat Pernyataan Hibah atau Surat Pernyataan Pembagian Waris dengan format sesuai dengan Lampiran PER-30/PJ/2009, dalam hal Wajib Pajak melakukan hibah atau waris.



Komentar Pembaca

Artikel Terkait

Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah

Pajak atas Service Charge

Pajak atas Persewaan tanah dan Bangunan

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Copyright © 2013 Pandupajak.org
About Us | Terms of Service | Disclaimer